Anna 
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seiring lonjakan kasus Covid-19 di Ibu Kota dalam beberapa hari terakhir.
“Kendalikan penularan Covid melalui pembatasan aktivitas masyarakat secara ketat dengan memberlakukan PSBB di seluruh wilayah DKI berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19,” kata Mujiyono dalam keterangannya, Senin (21/6). Politikus Partai Demokrat itu menyebut Pemprov DKI juga bisa menerapkan semi lockdown. Menurutnya, penerapan lockdown secara total saat ini sudah terlambat. “Terlambat karena apa? Karena masyarakat sudah menganggap Covid bukan momok yang menakutkan,” ujarnya. Lebih lanjut, Mujiyono mengatakan Pemprov DKI juga harus menggenjot vaksinasi Covid-19 dan tes swab PCR. Selain itu, operasi penegakan protokol kesehatan juga harus digalakkan. “Percepat vaksinasi warga DKI Jakarta dan seluruh warga yang beraktivitas di Jakarta,” ujarnya.
Mujiyono juga mengatakan Pemprov perlu melakukan sinkronisasi APBD Provinsi DKI Jakarta dalam pembahasan APBD perubahan 2021 dan APBD 2020 agar dapat memberikan dukungan anggaran bagi upaya penanganan Covid-19. Diketahui, kasus Covid-19 Jakarta mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir. Pada hari ini, Senin (21/6) penambahan kasus Covid-19 mencapai 5.014 kasus. Di sisi lain, keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 di Jakarta mencapai 90 persen per hari ini. Sementara untuk ruang ICU mencapai 81 persen.
